Darta Outsourcing – Perusahaan penyedia tenaga kerja atau outsourcing sangat dibutuhkan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, serta menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Sumber pendapatan yang diperoleh jasa outsourcing berasal dari kontrak kerja dan management fee. Untuk itu Anda perlu tahu mengenai Bagaimana Cara Menghitung Pajak Jasa Outsourcing.

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jasa tertentu yang termasuk dalam kelompok jasa tenaga kerja yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu pengaturan mengenai kriteria atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2012, mempertegas kriteria jasa tenaga kerja yang dikenai PPN dan yang tidak dikenai PPN.

Baca juga: Hati-hati, Penipuan Berkedok Perusahaan Outsourcing!

Sedangkan Dirjen Pajak merespons dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-47/PJ/2012 sebagai Pedoman dan Penjelasan Mengenai Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2012.

Jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan PPN

Seperti yang tercantum dalam Pasal 4A ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) yang dijelaskan pada peraturan pelaksana PMK Nomor 83/PMK.03/2012 bahwa, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa tenaga kerja.

Kriteria jasa tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja:

  • Tenaga kerja tersebut menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.
  • Tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya.

Baca juga: Cara Memilih Jasa Outsourcing yang Tepat dan Terpercaya

Kriteria jasa penyedia tenaga kerja atau jasa outsourcing kepada pengguna tenaga kerja:

  • Jasa outsourcing hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan jasa lainnya.
  • Jasa outsourcing tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan.
  • Jasa outsourcing tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja.
  • Tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Jasa tenaga kerja yang dikenakan PPN

Berdasarkan dari kriteria jasa yang tidak dikenai PPN, jasa outsourcing yang tidak termasuk dalam kriteria di atas adalah adalah terhutang PPN 10% yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tetapi, jika hanya sebagian saja yang  memenuhi kriteria, maka tetap terhutang PPN 10%.

Dasar pengenaan pajaknya bisa berupa:

  • Penggantian, meliputi seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.
  • Nilai lain, dalam hal tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dirinci dalam Faktur Pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja.

Baca juga: Peran Darta Outsourcing dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan

Nilai lain adalah seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh jasa outsourcing atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan.

Berikut ini contoh perhitungan PPN jasa penyediaan tenaga kerja:

1. Kondisi Pertama

Jika jasa outsourcing hanya sebatas menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan yang diminta dan kemudian diserahkan kepada perusahaan pengguna tenaga kerja, maka tugas jasa outsourcing sudah selesai. Apabila kondisinya seperti ini, maka PPN terutang hanya atas biaya pembelian peralatan, pakaian, dan manajemen fee. Sedangkan untuk biaya yang berkaitan dengan pembayaran biaya langsung seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan tidak dikenakan PPN.

Menghitung Pajak Outsourcing

2. Kondisi Kedua

Setelah mendapatkan jasa outsourcing, kemudian outsourcing menentukan dan mengatur penempatan, pengawasan, dan pembayaran imbalan (gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan lainnya). Jasa outsourcing bertanggung jawab terhadap hasil kerja yang dihasilkan tenaga kerja yang direkrut. Artinya, jasa outsourcing bertanggung jawab penuh terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Perusahaan pengguna tenaga kerja terima beres atas kebersihan dan keamanan sesuai yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis.

Jika kondisi ini yang terjadi, maka besarnya PPN terutang harus dihitung dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan (biaya langsung dan biaya tak langsung).

Menghitung Pajak Outsourcing

Dengan penjelasan di atas mengenai cara menghitung pajak outsourcing, penting bagi perusahaan jasa outsourcing maupun perusahaan pengguna tenaga kerja untuk membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika Anda tak mau repot atau tak punya banyak waktu dalam kepengurusan pajak tersebut, maka pilihan yang tepat adalah dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang terpercaya. Sehingga Anda bisa tetap fokus menjalankan bisnis dengan lebih efisien.