Darta Outsourcing – Memanfaatkan jasa perusahaan outsourcing adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk menekan biaya operasional dan siap menghadapi persaingan bisnis yang kian ketat. Akan tetapi, sebelum Anda menggunakan jasa outsourcing, ada baiknya terlebih dahulu mengenal perjanjian kerja perusahaan outsourcing.

Istilah outsourcing tidak disebutkan secara tegas di dalam undang undang. Namun, pengertian outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa outsourcing adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, outsourcing disamakan dengan perjanjian pemborongan, sehingga pengertian outsourcing adalah suatu perjanjian dimana pemborong mengikat diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborongan dengan bayaran tertentu.

Dari penjelasan tersebut, maka definisi operasional outsourcing adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa, dimana perusahaan pengguna jasa meminta kepada perusahaan penyedia jasa untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan pengguna jasa dengan membayar sejumlah uang dan upah/gaji tetap dibayarkan oleh perusahaan penyedia jasa.

Baca juga: Kelebihan dan Kerugian Menggunakan Jasa Outsourcing

Perjanjian Kerja Perusahaan Outsourcing

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksana Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, disebutkan bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Selanjutnya, Pasal 1605 dan 1606 KUH Perdata mengatur bahwa perusahaan outsourcing wajib atau bertugas untuk menyediakan bahan dan melakukan pekerjaan. Kemudian, jika dalam proses pengerjaan muncul kendala yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pekerjaan tersebut sehingga perusahaan outsourcing tidak dapat menyerahkan pekerjaannya kepada pemberi kerja (user), maka semua kerugian yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab perusahaan outsourcing. Kecuali jika pihak yang memborongkan telah lalai dalam menerima pekerjaan tersebut.

Dalam membuat perjanjian outsourcing, perlu memperhatikan syarat-syarat pelaksanaan sebagai berikut:

  • Berbadan Hukum
  • Syarat Perizinan
  • Perlindungan Kerja Perlindungan kerja terhadap tenaga kerja/buruh merupakan sesuatu yang mutlak dalam pemborongan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Kepmenakertrans RI No KEP-101/MEN/ VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Baca juga: Peran Darta Outsourcing dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan

Batasan Pekerjaan Penunjang

Prosedur perjanjian kerja perusahaan outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia berpedoman pada Pasal 64-65 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, dengan memperhatikan beberapa ketentuan dalam hukum perjanjian pada umumnya.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah membatasi pekerjaan-pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain yang melalui outsourcing. Dalam Pasal 65 ayat (2) disebutkan, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat:

  • Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
  • Dilakukan dengan perintah langsung
  • Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
  • Tidak menghambat proses produksi secara langsung

Untuk menentukan suatu kegiatan termasuk kegiatan pokok atau kegiatan penunjang, dapat dilakukan dengan melihat akibat dari kegiatan tersebut. Artinya, jika tanpa kegiatan tersebut proses produksi perusahaan tetap berjalan dengan baik, maka kegiatan tersebut adalah kegiatan penunjang (non-core).

Namun, jika tanpa kegiatan tersebut proses produksi perusahaan menjadi terganggu atau tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tersebut adalah kegiatan pokok (core). Penentuan atau batasan-batasan pekerjaan yang akan di outsource, sangat terkait dengan visi dan misi perusahaan.

Untuk itu, Kepmenakertrans No 220 Tahun 2004 dan Kepmenakertrans No 101 Tahun 2004 mensyaratkan kepada perusahaan untuk membuat alur pekerjaan terlebih dahulu sebelum menentukan pekerjaan yang akan dialihdayakan. Melalui alur pekerjaan inilah nantinya akan terlihat mana kegiatan pokok dan mana kegiatan penunjang.

Baca juga: Terbukti! Layanan Darta Outsourcing Banjir Prestasi

Layanan Perusahaan Outsourcing

Berikut ini beberapa layanan yang diberikan perusahaan outsourcing:

1. General Outsourcing

Layanan yang diberikan General Outsourcing yaitu:

  • Front Office Staff
  • Back Office Staff
  • Office and Building Staff
  • Operational Staff

2. Security Service

Layanan ini menyediakan tenaga pengamanan, seperti satpam atau  security, dan bodyguard untuk melindungi aset, karyawan, fasilitas, perusahaan, acara, dan lainnya.

Layanan sekuriti ini terdiri dari:

  • Security Guard
  • Security Training
  • VIP Guard
  • Facility Training

3. Facility Service

Jasa Cleaning Service General, yakni layanan jasa terkait seluruh aktivitas yang berhubungan dengan utilitas yang ada pada bangunan, seperti:

  • Bagian dalam bangunan (Indoor)
  • Bagian luar bangunan (Outdoor) yang terdiri dari High Rise Cleaning dan Landscape & Gardening

4. Promotion Support

Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, jenis tenaga jasa promosi yang diberikan berupa:

  • Jasa Penjualan
  • Jasa Promosi
  • Jasa Promosi dan Penjualan

Ketika Anda hendak  menggunakan jasa perusahaan outsourcing, sebaiknya Anda mengenal perjanjian kerja perusahaan outsourcing terlebih dahulu, dengan demikian Anda akan mengetahui tentang hak dan kewajiban dari perusahaan outsourcing.