Darta Outsourcing –  Pesatnya pertumbuhan industri di Indonesia memberikan peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi perusahaan outsourcing. Karena keberadaan perusahaan outsourcing sangat dibutuhkan perusahaan untuk menekan biaya operasional. Namun, sayangnya masih banyak ditemukan perusahaan outsourcing penipu yang tidak berbadan hukum alias abal-abal, sehingga bisa menimbulkan aksi penipuan.

Agar terhindar dari modus penipuan berkedok perusahaan outsourcing, perusahaan (user) harus berhati-hati saat memilih perusahaan outsourcing. Selain itu, perusahaan outsourcing tersebut ternyata berbentuk yayasan atau koperasi karyawan yang tidak jelas status hukumnya.

Hal itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (outsourcing). Dalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 disebutkan bahwa lembaga outsourcing harus berbadan hukum dengan bentuk perseroan terbatas, bukan koperasi maupun yayasan.

Baca juga: Cara Memilih Jasa Outsourcing yang Tepat dan Terpercaya

Banyaknya perusahaan outsourcing yang tidak berbadan hukum itu disebabkan ketika hendak mendirikan perusahaan outsourcing tidak memenuhi sejumlah persyaratan. Dengan status tak berbadan hukum yang jelas inilah perusahaan outsourcing kerap melakukan penipuan, sehingga merugikan pihak perusahaan maupun tenaga kerja outsourcing.

Untuk menghindari modus penipuan dari perusahaan outsourcing, semestinya perusahaan outsourcing harus memenuhi persyaratan dalam mendirikan perusahaan. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan perusahaan outsourcing.

Syarat mendirikan perusahaan outsourcing

Berdasarkan Pasal 66 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum (business entities) dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan.

Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep-101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3, bahwa untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib memiliki izin operasional dari instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan. Izin dimaksud berlaku di seluruh Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan (selanjutnya) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Baca juga: Peran Darta Outsourcing dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan

Dengan demikian, suatu perusahaan yang beroperasi di bidang penyedia jasa pekerja/buruh, selain harus memiliki tanda daftar perusahaan (TDP) dari “Dinas Perdagangan” (sesuai Pasal 5 dan 22 jo. Pasal 11 dan Pasal 12 UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan), juga harus memiliki izin operasional sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dari Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota sesuai lokasinya.

Untuk mendapatkan izin operasional dimaksud, perusahaan outsourcing menyampaikan permohonan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

  • Fotokopi pengesahan (Akta Pendirian dan Pengesahaannya) sebagai badan hukum berbentuk PT atau Koperasi dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Koperasi
  • Fotokopi Anggaran Dasar (articles of association) yang memastikan kegiatan usahanya sebagai penyedia jasa pekerja/buruh
  • Fotokopi SIUP sesuai dengan TDP (sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha bisnis)
  • Fotokopi bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan (berdasarkan UU No 7 Tahun 1981).

Baca juga: Terbukti! Layanan Darta Outsourcing Banjir Prestasi

Tahapan kerjasama dengan outsourcing

1. Menyusun bisnis proses

Secara sederhana, bisnis proses dapat diartikan sebagai rangkaian proses yang menjelaskan bagaimana suatu bisnis perusahaan dijalankan. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Permenakertrans No 19/2012), maka penyusunan bisnis proses tersebut menjadi keharusan bagi perusahaan yang akan mempergunakan jasa outsourcing. Meski mekanisme penyusunannya dapat melalui asosiasi dimana perusahaan tersebut bernaung.

Tujuan utama dari penyusunan bisnis proses ini adalah agar dapat diketahui fungsi/bagian mana saja dari organisasi perusahaan tersebut yang masuk dalam kategori core bussines dan non-core bussines, sehingga dapat diketahui fungsi mana saja yang boleh mempergunakan jasa outsourcing dan fungsi mana yang tidak boleh.

2. Menyusun pengadaan tenaga kerja outsourcing

Saat ini, mekanisme yang umum digunakan untuk menyeleksi perusahaan outsourcing adalah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (tender/procurement). Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendesain sistem pengadaan tersebut secara lebih efisien agar mendapatkan perusahaan outsourcing yang berkualitas.

3. Penyelesaian sengketa

Perjanjian kerjasama antara perusahaan (user) dengan perusahaan outsourcing merupakan perjanjian perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk itu, dalam menyusun perjanjian tersebut, perlu memperhatikan pilihan forum penyelesaian sengketa. Sebagai user, dalam menyusun perjanjian kerjasama tenaga outsourcing, tidak hanya perlu menghitung dan mengkalkulasi berapa besaran biaya yang harus dibayarkan kepada perusahaan outsourcing. Tetapi juga harus menghitung biaya-biaya yang tidak terduga, termasuk jika harus menghadapi sengketa hukum.

Setelah Anda mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan outsourcing dalam pendiriannya, maka praktik penipuan dari perusahaan outsourcing dapat dihindari. Karena perusahaan outsourcing yang sudah memiliki izin resmi tentunya akan menjaga kredibilitas dan pelayanan yang berkualitas. Sehingga Anda pun tak perlu khawatir dalam menggunakan jasa perusahaan outsourcing.